DPR Pertanyakan Isu Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 Triliun Untuk Kopdes Merah Putih, Menteri Koperasi Mengaku Belum Mengetahui

Jakarta — Isu dugaan rencana pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi yang digelar pada Rabu (15/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan kebenaran informasi tersebut sekaligus meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai jumlah barang yang akan dibeli, harga satuan, spesifikasi, mekanisme pengadaan, sumber pendanaan, hingga pihak yang mengusulkan pengadaan.

"Waduh, Koperasi Merah Putih membeli kipas angin hingga satu triliun delapan ratus juta rupiah? Itu kipasnya beli berapa? Coba di-track-nya itu," ujar Mufti.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan belum mengetahui informasi mengenai rencana pengadaan tersebut.

"Saya tidak tahu," jawab Ferry singkat.

Jawaban itu kemudian menjadi perhatian anggota dewan. Mufti menilai belum adanya penjelasan dari kementerian mengenai isu tersebut menimbulkan tanda tanya, mengingat program Kopdes Merah Putih berada dalam lingkup Kementerian Koperasi.

Menurut Mufti, Komisi VI DPR juga belum memperoleh penjelasan resmi terkait rencana belanja tersebut. Ia bahkan menyebut kepala desa sebagai pihak yang nantinya akan menggunakan fasilitas Kopdes Merah Putih juga belum dilibatkan dalam pembahasannya.

"Karena kami tanya tadi Pak Menteri Koperasi tidak tahu, kami Komisi VI juga tidak tahu, bahkan user-nya, kepala desa, juga tidak diajak bicara," katanya.

Selain itu, Mufti mempertanyakan sumber pendanaan pengadaan yang hingga kini belum dijelaskan kepada DPR.

"Dan kami juga pengin tanya, duitnya dari mana?" ujarnya.

Dalam rapat yang sama, Mufti turut menyinggung informasi mengenai biaya pembangunan gerai Kopdes Merah Putih. Ia menyebut terdapat informasi bahwa biaya pembangunan satu gerai mencapai sekitar Rp1,6 miliar, sementara dana yang diterima desa disebut hanya sekitar Rp700 juta.

"Termasuk KDMP yang biaya pembangunannya Rp1,6 miliar, sampai ke desa-desa hanya Rp700 juta, sisanya uangnya ke mana?" kata Mufti.

Hingga rapat kerja berakhir, belum terdapat penjelasan resmi mengenai dugaan pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun, termasuk jumlah unit, spesifikasi barang, metode pengadaan, penyedia, maupun sumber anggaran. Komisi VI DPR meminta pemerintah memberikan klarifikasi secara terbuka agar pelaksanaan program Kopdes Merah Putih berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Jurnalis: Choirul Rochman 

Berbagi :