Bolosego Hanya Sehari Jualan di Alkid, Juru Parkir Kembalikan Rp3 Juta, Netizen: “Malu Sama Timor Leste”

Food truck Bolosego di kawasan Alun-Alun Kidul (Alkid).

YOGYAKARTA — Polemik food truck Bolosego di kawasan Alun-Alun Kidul (Alkid)food truck Bolosego di kawasan Alun-Alun Kidul (Alkid) Yogyakarta memasuki babak klarifikasi. Setelah semula berencana berjualan selama lima hari pada 16-20 September 2026, Bolosego akhirnya hanya beroperasi selama satu hari.

Polemik bermula setelah pemilik Bolosego, Dyah Laily Fardisa, membagikan pengalamannya melalui media sosial. Dyah menyebut pihaknya telah menempuh jalur perizinan untuk berjualan di kawasan tersebut. Namun, setelah berada di lokasi, ia mengaku menemui sejumlah persoalan, terutama terkait biaya penggunaan area dan kondisi di lapangan.

Dalam ceritanya, Dyah mengaku sempat mendapat informasi mengenai biaya penggunaan area sebesar Rp2,5 juta per hari. Setelah dilakukan pembicaraan, angka tersebut disebut turun menjadi Rp1 juta per hari untuk rencana penggunaan selama lima hari.

“Mas, kita omzetnya dapat segitu aja belum pasti. Aku mau dinego,” kata Dyah dalam ceritanya.

Selain persoalan biaya area, Dyah juga mengaku diminta menyediakan makanan untuk sejumlah orang yang berada di kawasan tersebut. Ia kemudian menyampaikan adanya komunikasi mengenai tiga anggota kepolisian yang menurutnya diminta datang untuk membantu menangani persoalan di lokasi.

Dyah kemudian menjelaskan bahwa tiga anggota tersebut menurut versinya tidak sekadar datang untuk urusan konsumsi, tetapi juga membantu menengahi persoalan antara pihak Bolosego dengan pengelola area.

Persoalan lain yang muncul adalah kebutuhan listrik. Karena penggunaan listrik disebut membutuhkan biaya tambahan, pihak Bolosego akhirnya memilih menggunakan genset sendiri.

Rangkaian kejadian tersebut membuat Bolosego memutuskan tidak melanjutkan aktivitas berjualan setelah hari pertama. Cerita itu kemudian ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan pertanyaan mengenai dasar biaya penggunaan area serta sejumlah permintaan yang disebut terjadi di lokasi.

Polemik tersebut kemudian mendapat perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, mendatangi kawasan Alkid pada Jumat malam, 18 September 2026, untuk meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait.

Wawan mengatakan klarifikasi diperlukan agar persoalan tidak hanya dilihat berdasarkan keterangan dari satu pihak.

“Jadi semuanya harus dikonfirmasi agar benar-benar klir. Itu yang kita harapkan, biar semuanya enak, nyaman,” ujar Wawan.

Di lokasi, juru parkir bernama Supriyo memberikan penjelasan mengenai uang Rp5 juta yang menjadi salah satu bagian dari polemik.

Menurut Supriyo, uang tersebut merupakan kompensasi penggunaan area yang sebelumnya telah dibicarakan dengan pihak Bolosego. Ia menyebut nominalnya Rp1 juta per hari untuk lima hari.

“Rp1 juta, dikali lima hari jadi Rp5 juta. Sudah saya bagi-bagi kepada para jukir. Terjadilah jualan di sini,” ujar Supriyo.

Menurutnya, area yang digunakan Bolosego berada di sisi selatan Sasana Hinggil dan selama ini merupakan area yang digunakan sejumlah juru parkir. Karena food truck menggunakan lokasi tersebut dari sore hingga malam, kemudian disepakati adanya kompensasi penggunaan area.

Namun, setelah Bolosego memutuskan tidak melanjutkan penjualan untuk empat hari berikutnya, pihak restoran meminta uang untuk hari yang tidak digunakan dikembalikan.

“Terus selang sehari minta kembali uangnya. Bilang, ‘Saya yang empat hari nggak jadi, sehari saja, saya minta kompensasi yang empat hari, minta kembali Rp3 juta.’ Ya saya kembalikan,” kata Supriyo.

Ia menjelaskan, pengembalian uang sempat direncanakan dilakukan di Polsek Kraton. Namun karena pihak Bolosego tidak hadir, pengembalian kemudian dilakukan melalui transfer dengan bantuan salah satu juru parkir.

Warga bernama Lili yang berada di lokasi juga memberikan bantahan mengenai adanya permintaan biaya seperti yang ramai diperbincangkan.

“Saya kan tidak begitu, kok. Orang sini tidak begitu, Mas. Saya saja hanya seribu,” ujarnya.

Setelah polemik berkembang, Dyah kembali memberikan klarifikasi melalui media sosial. Ia mengaku tidak menyangka cerita yang awalnya disampaikan sebagai pengalaman pribadi kemudian menjadi perhatian luas.

“Jujur aku tidak nyangka. Niatnya hanya bercerita apa yang aku alami, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangi,” ujar Dyah.

Dyah kembali menegaskan bahwa pihaknya merasa telah mengikuti jalur resmi sebelum berjualan di Alkid. Menurut dia, persoalan yang ingin disampaikan bukan semata-mata mengenai besaran uang.

“Yang kami permasalahkan bukan nominal itu. Yang kami permasalahkan adalah rasa aman dan nyaman ketika UMKM sudah mengikuti jalur resmi,” jelasnya.

Terkait uang yang sebelumnya dibayarkan, Dyah menyebut pihaknya telah menerima pengembalian Rp3 juta untuk empat hari yang tidak jadi digunakan.

Polemik tersebut kemudian memicu beragam komentar warganet. Sebagian menyoroti keberadaan juru parkir dan tata kelola ruang publik, khususnya mengenai siapa yang berwenang menarik biaya penggunaan area.

Salah satu komentar bahkan membandingkan kondisi tersebut dengan Timor Leste.

“Malu sama Timor Leste. Di Timor Leste nggak ada tukang parkirnya. Tukang parkir di Indonesia ada karena dibiarkan pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah,” tulis seorang netizen.

Komentar tersebut merupakan pandangan warganet dan tidak secara otomatis menggambarkan kondisi parkir di seluruh wilayah Indonesia maupun Timor Leste.

Warganet lainnya meminta pemerintah tidak berhenti pada pengembalian uang, tetapi juga mengevaluasi sistem pengelolaan kawasan publik.

“Kalau memang kawasan publik, harus jelas siapa yang berwenang menarik biaya dan ke mana uangnya masuk,” tulis netizen lainnya.

Ada pula yang meminta agar persoalan tersebut menjadi evaluasi bagi pengelolaan kawasan wisata dan perlindungan pelaku UMKM yang telah menempuh jalur perizinan.

Di sisi lain, sejumlah warganet mengingatkan agar publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh pihak memberikan keterangan secara lengkap.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan sebelumnya juga menekankan pentingnya klarifikasi dari semua pihak agar persoalan tidak berkembang berdasarkan informasi sepihak.

Dengan adanya perbedaan keterangan mengenai dasar pembayaran dan penggunaan area, polemik Bolosego di Alkid kini tidak hanya menjadi persoalan antara pelaku usaha dan juru parkir. Peristiwa tersebut turut memunculkan pertanyaan publik mengenai penataan parkir, pengelolaan ruang publik, serta kepastian bagi pelaku UMKM yang beraktivitas di kawasan wisata.

Yang jelas, rencana Bolosego berjualan selama lima hari di Alun-Alun Kidul Yogyakarta berakhir setelah hanya satu hari beroperasi. Setelah itu, usaha tersebut memilih melanjutkan aktivitasnya di lokasi lain.

🖊️Jurnalis, Choirul.

Berbagi :