Ketika Pedagang Kecil Dilumpuhkan, Siapa yang Menanggung Lukanya?

Oleh: Jurnalis Investigasi

Hukum seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan menghadirkan rasa takut. Ketika sebuah usaha kecil berhenti beroperasi, barang dagangan membusuk, pelanggan pergi, pekerja kehilangan nafkah, dan keluarga kehilangan sumber penghasilan, publik berhak bertanya: apakah semua itu benar-benar akibat proses hukum yang telah dijalankan sesuai aturan?

Kasus yang menimpa CV Berkah Bawang Bali kini menjadi perhatian. Menurut keterangan saksi I Wayan Reno Janu Asta dan kuasa hukum pemilik usaha, terdapat dugaan kejanggalan dalam proses penindakan, mulai dari penyegelan, penyitaan, hingga pemeriksaan. Dugaan tersebut tentu perlu diuji secara objektif melalui mekanisme hukum dan penjelasan resmi dari Polda Bali.

Yang paling menyentuh justru dampaknya. Ribuan kilogram bawang putih disebut rusak dan membusuk. Nilai barang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Namun kerugian sesungguhnya tidak berhenti pada angka. Kepercayaan pelanggan hilang, pemasok terdampak, toko tetap menanggung biaya operasional, dan sejumlah pekerja kehilangan mata pencaharian.

Penegakan hukum tidak boleh hanya mengejar keberhasilan operasi. Keberhasilannya juga diukur dari kepatuhan terhadap prosedur dan penghormatan terhadap hak warga negara. Ketika prosedur dipersoalkan, institusi penegak hukum perlu menjawab secara terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Apabila nantinya terbukti terdapat kekeliruan prosedur yang menyebabkan kerugian besar, maka masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban melalui jalur hukum. Gugatan perdata terhadap institusi negara merupakan hak yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia.

Perkara ini menjadi pengingat bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum pihak yang bersalah, tetapi juga memastikan tidak ada warga yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai aturan. Negara yang kuat adalah negara yang berani mengoreksi dirinya sendiri.

Kini publik menunggu jawaban, bukan sekadar pernyataan. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu pedagang kecil, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Bali. Transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap due process of law adalah fondasi yang harus dijaga oleh setiap aparat penegak hukum.

Berbagi :